Pelaksanaan Perlindumgan Hukum Terhadap Bank Dari Wanprestasi “Debitur Oper Kredit” KPR

Padatnya penduduk menjadikan tingkat kebutuhan yang berupa papan atau perumahan semakin tinggi. Dengan adanya kondisi tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai bentuk kepedulian untuk mendapatkan rumah yang layak. Pemerintah juga berupaya terhadap pemantapan pengembangan sistem pendanaan perumahan yakni melalui lembaga keuangan yang berbentuk bank. Salah satu bank yang menyediakan layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang. Seiring perkembangannya, dalam pemberian kredit terdapat adanya suatu resiko yakni wanprestasi atas pembayaran angsuran kredit. Untuk itu dilakukan oper kredit. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KMK.01/1996, Juncto Nomor 340/KMK.01/2000. Pelaksanaan oper kredit nyatanya tidak memberikan kepastian untuk tidak terjadi adanya wanprestasi. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kredit bermasalah yang berdampak pada kegiatan ekonomi bank yang bersangkutan. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan melakukan oper kredit dapat menyelesaikan kredit macet, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bank dari wanprestasi debitur oper kredit KPR, dan untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bank dari wanprestasi debitur oper kredit KPR. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan data-data primer dan sekunder serta studi lapangan melalui pengamatan secara wawancara dan penekanan pada pasal 6 Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang dengan alasan karena bank tersebut memiliki sejarah yang membanggakan sebagai bank yang telah berpengalaman dalam perkreditan. Dari hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa keberadan oper kredit tidak dapat mengatasi adanya kredit bermasalah. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bank dari wanprestasi debitur oper kredit dilakukan denganmemberikan Surat Peringatan I-III hingga dilakukannya pelelangan. Adapun faktor pendukung adalah pasal 15 dalam perjanjian kredit beserta pasal 6 Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sedangkan faktor penghambat adalah debitur tidak menyerahkan agunan. Untuk itu saran penulis adalah bank harus memperketat dan teliti dalam menganalisis debitur baru oper kredit serta masingmasing pihak harus benar-benar memahami hak dan kewajibannya